Pentingkah Pengenalan Hak Perempuan dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)?

            “Ibu, kenapa aku berbeda dengan Kak Satria? Aku pakai anting sedangkan Kak Satria tidak” tanya anak perempuan kecil pada ibunya. Sebuah pertanyaan lugu dan sering ditanyakan oleh anak perempua. Pertanyaan yang sebenarnya mempunyai makna mendalam bagaimana anak perempuan memaknai dirinya.

Sebenarnya, salah satu kebanggaan menjadi perempuan yaitu diperingatinya hari Kartini sebagai salah satu tokoh wanita di Indonesia. Jika kita flashback, bahwasannya R.A Kartini memperjuangkan hak perempuan dalam pendidikan. Lalu bagaimana perkembangan hak perempuan sampai saat ini? Sudahkah perempuan menerima haknya dengan utuh? Lalu bagaimana mengenalkan hak perempuan dalam PAUD?

Perempuan dan anak selalu bergandengan, tak bisa lepas satu sama lain. Bila kita tilik, sampai saat ini, kasus pelecehan seksual masih menjadi nomor satu pelanggaran hak perempuan dengan jumlah sekitar 270.000 kasus sepajang 2017 (fimela.com). Bisa dibayangkan jumlahnya makin meningkat di tahun 2020. Begitu juga dengan kasus  sexual abuse pada anak.

Yuk, sejenak kita pelajari hak-hak perempuan yang sebenarnya sudah termaktub dalam undang-undang antara lain: UU No 13 Pasal 81 Ayat 1 Tahun 2003 tentang Cuti Haid. Kemudian ada juga Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 No 76 menyebutkan bahwa pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. Selain itu pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.

Lalu pada Undang-Undang No.8 Tahun 2012 Tentang Politik, dalam Undang-Undang ini disebutkan jika perempuan berhak untuk berpolitik dengan menyuarakan pendapatnya. Perempuan juga berhak memilih dan dipilih untuk menjadi anggota dewan.

Sedangkan pada PP No.61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Peraturan pemerintah ini mengatur bahwa perempuan berhak mendapatkan layanan kesehatan reproduksi sejak remaja dan juga pengenalan tentang isu kesehatan reproduksi untuk perempuan.

Sedangkan menurut CEDAW, hak perempuan antara lain:  Hak perempuan dalam perkawinan, keluarga, dan reproduksi.
Konvensi ini mewajibkan setiap negara untuk memberikan kebebasan yang sama kepada perempuan untuk memilih pasangan dan menikah tanpa paksaan. Perempuan juga harus dijamin haknya untuk menentukan jumlah serta jarak kelahiran anak-anaknya, dan memiliki tanggung jawab yang sama dengan suami dalam kaitannya untuk membesarkan anak-anak.

Hak perempuan dalam kehidupan publik dan politik
Selain mendorong jaminan hak perempuan untuk bisa memberikan suaranya dalam politik, konvensi CEDAW juga menuntut setiap negara yang menandatanganinya untuk bisa menjamin hak perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan organisasi, baik di lembaga pemerintah maupun asosiasi lainnya yang non-pemerintah.

Hak perempuan dalam bidang pendidikan
Perempuan dan laki-laki dijamin punya hak yang sama dalam hal memperoleh pendidikan, termasuk dididik oleh pengajar yang sama dan memperoleh fasilitas belajar yang sama. Pendidikan di sini pun tak terbatas pada edukasi formal saja, melainkan juga berupa pelatihan dan kegiatan literasi lainnya yang memberdayakan perempuan. 

Hak perempuan dalam hal kesehatan
Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan ini menuntut negara untuk memberikan akses kesehatan kepada setiap perempuan, terutama kepada mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Konvensi ini juga mendorong hak jaminan kesehatan dan keselamatan kerja yang sama untuk perempuan di tempat kerja, serta jaminan kesehatan

Hak perempuan di daerah terpencil untuk ikut serta dalam pembangunan
Pembangunan di sini tak terbatas pada pembangunan fisik saja, melainkan juga pembangunan kesejahteraan, pendidikan, dan akses kesehatan. Untuk itulah CEDAW menyorot secara spesifik bahwa perempuan di area terpencil yang seringkali memiliki peran ganda untuk merawat rumah dan mencari nafkah, harus dijamin oleh negara untuk bisa memperoleh hak-haknya tersebut. Termasuk di dalamnya adalah literasi dan edukasi non-formal yang bertujuan mengembangkan kemampuan, mendapat bantuan kredit, sanitasi dan suplai air yang baik.

Sejatinya, Undang-undang dan peraturan pemerintah ataupun hasill dari konvensi CEDAW tersebut senada dengan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Jika undang-undang dan peraturan pemerintah serta hasil konvensi CEDAW menekankan tentang macam-macam hak perempuan yang harus dipenuhi, maka dalam kurikulum PAUD menekankan stimulasi guna meningkatkan kemampuan AUD agar mengetahui haknya. Hak hak perempuan ini perlu disampaikan kepada anak usia dini (AUD) agar pelanggaran hak perempuan bisa diminimalisir dan perempuan berani mengkomunikasikan pelanggaran-pelanggaran haknya.

Salah satu kemampuan yang distimulasi pada AUD yaitu dalam program pengembangan nilai agama dan moral (NAM) pada Kompetensi Inti/Kompetensi Dasar (KI/KD 1.2) menghargai diri sendiri, orang lain serta lingkungan, KI/KD 2.10 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap menghargai dan toleran kepada orang lain. Hal ini perlu distimulus agar anak mampu bertindak menghargai dirinya sendiri, mampu mengerti apa yang sudah menjadi haknya seperti mendapatkkan pendidikan yang layak, kesehatan, terpenuhi kebutuhan  primer dan lainnya serta mampu menghargai hak orang lain.

Kemudian pada program pengembangan fisik motorik, AUD mendapat stimulus meningkatkan kemampuan menolong diri sendiri untuk hidup sehat (KI/KD 3.4-4.4), antara lain dengan cara memeriksakan diri ke petugas kesehatan untuk mengetahui usia dan tinggi badan, berat badan, lingkar kepala. Kemampuan ini menunjang akan hak anak khususnya perempuan untuk memperoleh kesempatan hidup sehat dengan rutin memeriksakan kesehatannya baik kesehatan umum maupun reproduksi.

Pada program pengembangan bahasa AUD, terdapat kemampuan menunjukan bahasa ekspresif yang perlu distimulus baik secara verbal maupun nonverbal (KI/KD 3.11-4.11) contohnya kemampuan menjawab pertanyaan tentang informasi /keterangan, menceritakan pengalaman /kejadian secara sederhana, dan lain-lain. Hal ini perlu diasah agar ketika mendapati pelanggaran hak perempuan maka AUDpun bisa speak up dengan jelas.

Lihatlah, kemampuan kemampuan ini perlu dimaksimalkan oleh kita para guru dan orangtua serta lingkungan di sekitar AUD. Harapannya semoga di Hari Kartini, pengenalan hak perempuan pada AUD dapat diimplementasikan oleh semua pihak tanpa gagal paham.

rumediagrup/nurfitriagustin

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.